Bekasi, koresponden.id – Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Partai Gerindra, Helmi, S.E., mendorong percepatan pemerataan penerangan jalan umum (PJU) dan perbaikan infrastruktur jalan di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi. Untuk merealisasikan program tersebut, ia mengusulkan pemanfaatan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) agar pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Usulan tersebut disampaikan Helmi dalam kegiatan reses masa persidangan ke-I tahun sidang 2026–2027 yang berlangsung di Bliss Social Space, Desa Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Rabu (11/11/2026) sore.
Dalam kegiatan tersebut, Helmi menyampaikan bahwa pemerataan PJU dan penanganan jalan rusak merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, diperlukan terobosan dalam pola pembiayaan agar pembangunan infrastruktur dapat dipercepat tanpa membebani kapasitas keuangan daerah.
Ia mencontohkan program Bekasi Terang yang pernah dikaji pada masa pemerintahan Penjabat (Pj) Bupati Bekasi Dani Ramdan. Namun, program tersebut hingga kini belum terealisasi secara optimal.
"Kami sekarang mendorong agar Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja dapat melanjutkan kajian program Bekasi Terang. Tetapi, skema pembiayaannya tidak harus sepenuhnya menggunakan APBD. Kita dorong melalui KPBU, yakni kerja sama antara pemerintah daerah dengan badan usaha," ujar Helmi.
Helmi menjelaskan, konsep pembiayaan melalui KPBU untuk program penerangan jalan tersebut telah memiliki dasar kajian dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan.
Karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat melanjutkan sekaligus mematangkan kajian yang telah ada agar program tersebut bisa direalisasikan sesuai ketentuan.
Selain pemerataan PJU, Helmi juga mendorong penggunaan skema KPBU untuk mempercepat perbaikan jalan di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi. Ia menyebut, gagasan pembiayaan pembangunan jalan melalui pola kerja sama dengan badan usaha juga pernah dibahas pada masa pemerintahan Bupati Bekasi Sa'duddin.
"Pada zaman Pak Sa'duddin juga pernah ada konsep KPBU untuk pembangunan jalan se-Kabupaten Bekasi. Karena itu, kami meminta kepada Pak Bupati agar persoalan jalan rusak bisa dituntaskan melalui pola kerja sama tersebut," ungkapnya.
Menurut Helmi, penerapan skema KPBU dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur sekaligus mengoptimalkan penggunaan APBD. Dengan pola tersebut, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih leluasa untuk membiayai program pemerintahan dan kebutuhan masyarakat lainnya.
"Saat ini kami sedang merapatkan dan mematangkan kembali kajiannya bersama Bappenas. Harapannya, program PJU di setiap kecamatan dan perbaikan jalan ini bisa direalisasikan sesuai aturan yang berlaku, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat Kabupaten Bekasi," tandasnya.
Kegiatan reses tersebut turut dihadiri Kepala Desa Sumberjaya H. Dulloh Syafe'i, Kepala Desa Setiadarma Muhamad Farisan Bajili, Ketua PAC Partai Gerindra Kecamatan Tambun Selatan Nanang Kosim, serta sejumlah perwakilan masyarakat dari berbagai wilayah di Kecamatan Tambun Selatan.
Melalui kegiatan reses tersebut, Helmi berharap berbagai aspirasi masyarakat terkait kebutuhan penerangan jalan dan perbaikan infrastruktur dapat menjadi perhatian pemerintah daerah serta ditindaklanjuti melalui program pembangunan yang tepat sasaran.
