Bekasi, koresponden.id – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, menyatakan Pemerintah Kabupaten Bekasi telah mengusulkan program normalisasi Sungai Cikarang Bekasi Laut (CBL) kepada Pemerintah Pusat sebagai langkah strategis untuk meminimalisir risiko banjir di wilayah Kabupaten Bekasi.
Hal tersebut disampaikan dr. Asep usai mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, saat meninjau lokasi dan korban banjir di Desa Srimukti, Kecamatan Tambun Utara, Senin (19/01/2026).
Menurut dr. Asep, persoalan banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bekasi harus ditangani secara komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu upaya yang dinilai krusial adalah normalisasi Sungai CBL yang menjadi jalur utama aliran air di kawasan tersebut.
“Saya melihat langsung kondisi masyarakat di wilayah ini dan memang harus segera dicarikan solusi. Setiap tahun daerah ini menjadi langganan banjir, sehingga kami mengajukan kepada Wakil Presiden agar dilakukan normalisasi Sungai CBL,” ujar dr. Asep.
Ia menegaskan, tanpa normalisasi sungai, potensi banjir akan terus berulang, terutama saat curah hujan tinggi. Berdasarkan hasil identifikasi pemerintah daerah, pendangkalan sungai dan berkurangnya kapasitas tampung air menjadi salah satu penyebab utama meluapnya air ke permukiman warga.
“Kalau sungai tidak dinormalisasi, banjir akan terus berulang. Ini yang kami sampaikan kepada Pemerintah Pusat agar menjadi perhatian bersama,” katanya.
Pasca hujan lebat yang mengguyur sejak Sabtu (17/01) hingga Minggu pagi (18/01), sejumlah wilayah di Kabupaten Bekasi terendam banjir. Tercatat 16 kecamatan terdampak dengan 54 titik banjir yang tersebar di permukiman warga, ruas jalan utama, hingga kawasan industri.
Ketinggian air bervariasi mulai dari 30 sentimeter hingga lebih dari satu meter, sehingga mengganggu aktivitas masyarakat dan menyebabkan sebagian warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Pemerintah daerah bersama unsur TNI, Polri, dan relawan langsung melakukan penanganan darurat serta pendataan dampak banjir.
Sementara itu, Kepala Desa Srimukti, Sandam Rinta, menyebutkan jumlah warga terdampak banjir di wilayahnya mencapai sekitar 1.302 jiwa yang saat ini ditampung di beberapa titik pengungsian.
“Sejak semalam, Pemerintah Desa telah melakukan evakuasi serta menyalurkan bantuan logistik kepada para pengungsi di tiga titik, yakni di pesantren, tanggul, dan SDN 01 Srimukti,” ujar Sandam.
Ia menambahkan, ketinggian air terparah mencapai sekitar satu meter, khususnya di Kampung Gabus Gedong.
Dalam kunjungan tersebut, Wakil Presiden RI juga meninjau langsung kondisi warga terdampak serta menerima paparan singkat terkait langkah penanganan banjir yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Pemerintah Kabupaten Bekasi berharap usulan normalisasi Sungai CBL dapat segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Pusat agar penanganan banjir di wilayah Kabupaten Bekasi dapat dilakukan secara lebih efektif dan berjangka panjang.
