Bekasi, koresponden.id – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya memberikan apresiasi terhadap langkah Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, yang menerima aspirasi mahasiswa serta membuka ruang kolaborasi dalam pembangunan daerah.
Sikap tersebut dinilai sebagai bentuk respons terhadap dinamika demokrasi di Kabupaten Bekasi, terutama setelah adanya aksi unjuk rasa mahasiswa yang menyampaikan berbagai tuntutan kepada pemerintah daerah. Meski demikian, publik berharap agar respons tersebut tidak berhenti pada tahap penerimaan aspirasi saja, tetapi diwujudkan dalam kebijakan yang konkret, transparan, dan akuntabel.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa Plt. Bupati Bekasi telah membuka dialog dengan mahasiswa, menerima sejumlah tuntutan, serta mendorong kolaborasi lintas elemen sebagai bagian dari solusi pembangunan ke depan.
Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, menegaskan bahwa keterbukaan pemerintah terhadap aspirasi mahasiswa merupakan indikator penting dalam praktik pemerintahan yang demokratis. Menurutnya, mahasiswa memiliki peran strategis sebagai kekuatan moral dan intelektual dalam mengawal arah pembangunan.
"Ketika pemerintah bersedia menerima aspirasi mahasiswa, itu adalah langkah maju. Mahasiswa merupakan kekuatan moral dan intelektual yang memiliki peran penting dalam mengawal arah pembangunan,” ujar Ade Muksin, Selasa (07/04/2026).
Namun demikian, ia menekankan bahwa langkah tersebut harus diikuti dengan implementasi nyata. Publik, kata dia, akan menilai keseriusan pemerintah dari tindakan dan kebijakan yang diambil, bukan sekadar pertemuan atau wacana.
“Substansi utama bukan hanya menerima tuntutan, tetapi bagaimana tindak lanjutnya. Publik akan menilai dari keberanian pemerintah mengeksekusi solusi, bukan sekadar narasi pertemuan,” tegasnya.
Lebih lanjut, PWI Bekasi Raya juga menilai momentum ini perlu dimanfaatkan untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam merespons kritik secara terbuka dan konstruktif. Kolaborasi yang sehat, lanjutnya, hanya dapat terwujud jika didukung keterbukaan informasi, ruang dialog yang setara, serta kesiapan menerima kritik sebagai bagian dari proses pembangunan.
"Kolaborasi yang sehat mensyaratkan keterbukaan informasi, ruang dialog yang setara, serta kesiapan menerima kritik sebagai bagian dari proses pembangunan. Tanpa itu, kolaborasi hanya akan menjadi slogan,” tambahnya.
Selain itu, PWI Bekasi Raya mendorong penguatan sinergi antara pemerintah, mahasiswa, dan pers sebagai pilar penting dalam menjaga keseimbangan demokrasi di daerah. Dengan peran masing-masing yang berjalan optimal, pembangunan diharapkan lebih tepat sasaran dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
PWI Bekasi Raya juga menyoroti pentingnya kepastian kepemimpinan dalam mendukung keberlanjutan kebijakan dan efektivitas pembangunan daerah. Kepastian tersebut dinilai menjadi faktor penting agar program dapat berjalan lebih optimal, terukur, dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Dalam konteks tata kelola pemerintahan, kepastian status kepemimpinan menjadi faktor penting agar kebijakan dapat berjalan lebih optimal, terukur, dan berkelanjutan. Hal ini tentu sepenuhnya berada dalam mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya.
Dalam upaya reformasi tata kelola pemerintahan, Plt. Bupati Bekasi telah mendorong sejumlah langkah strategis, di antaranya penyederhanaan perizinan melalui sistem OSS untuk mempermudah investasi, serta peningkatan transparansi APBD dengan membuka akses data kepada publik.
Selain itu, penataan pasar tumpah telah diselesaikan guna menciptakan ketertiban, konflik sosial diselesaikan melalui pendekatan dialogis, serta dibentuk Satgas PAD untuk mengoptimalkan pendapatan daerah. Pemerintah daerah juga telah melunasi tunggakan BPJS Kesehatan sebesar Rp240 miliar sebagai upaya memulihkan layanan kesehatan bagi masyarakat.
(Red)
