Bekasi, koresponden.id — Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PKS, Budi Muhammad Mustafa, menekankan pentingnya penyesuaian skala prioritas pembangunan di tengah kondisi keuangan daerah yang terbatas. Hal itu disampaikannya saat menggelar reses Tahun Sidang II Masa Persidangan Kedua Tahun Anggaran 2026 di Perumahan Telaga Pesona RW 017, Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Sabtu (2/5/2026) malam.
Dalam pemaparannya, Budi menjelaskan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen menjalankan pembangunan di berbagai sektor, namun pelaksanaannya harus menyesuaikan kemampuan fiskal yang tersedia.
Menurutnya, dari total APBD Kabupaten Bekasi sekitar Rp8,9 triliun, daerah mengalami pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp650 miliar. Kondisi tersebut berdampak pada penyesuaian sejumlah program pembangunan.
Ia juga menyoroti struktur pendapatan daerah yang masih terbatas. Salah satu sumber pendapatan potensial, yakni pajak kendaraan bermotor, saat ini sebagian besar masih menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
“Kapasitas fiskal daerah tentu dipengaruhi oleh struktur pendapatan yang ada, sehingga diperlukan pengelolaan yang efektif dan efisien,” ujar Budi.
Terkait pembangunan infrastruktur, ia menyebut kebutuhan anggaran untuk pembangunan jalan dan lingkungan (jaling) masih sangat besar. Di sisi lain, masih terdapat sejumlah kawasan perumahan yang belum diserahterimakan kepada pemerintah daerah sehingga belum dapat dibiayai melalui APBD.
“Hal ini menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah perumahan,” katanya.
Budi pun mengajak masyarakat untuk terus aktif menyampaikan usulan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), terutama terkait kebutuhan dasar seperti penerangan jalan umum (PJU) dan saluran lingkungan.
Selain mengandalkan anggaran daerah, ia juga mendorong keterlibatan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) guna membantu pembangunan di wilayah sekitar.
Dalam kesempatan itu, Budi turut menyinggung pentingnya peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal, khususnya bagi warga yang tinggal di sekitar kawasan industri. Ia menyebut pemerintah daerah melalui dinas terkait telah menyediakan pelatihan kerja dan fasilitas bursa kerja bagi masyarakat.
Sementara itu, Ketua RW 017, Dodi, menyampaikan beberapa usulan prioritas warga, di antaranya perbaikan kantor sekretariat yang rusak, pembenahan jalan lingkungan yang retak akibat turunnya turap, serta perbaikan saluran air.
Kegiatan reses berlangsung tertib dan dihadiri tokoh masyarakat, para ketua RT/RW, kader PKK, hingga kader posyandu. Forum tersebut menjadi sarana penyampaian aspirasi warga sekaligus bahan masukan dalam perencanaan pembangunan daerah ke depan.
(Red)
