Bekasi, koresponden.id — Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Partai Gerindra, Helmi, S.E., menggelar kegiatan Reses Tahun Sidang II Masa Persidangan Kedua Tahun Anggaran 2026 di Pendopo Koperindag, Perumahan Perdagangan, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Sabtu (02/05/2026). Kegiatan tersebut menjadi ajang penyerapan aspirasi masyarakat sekaligus ruang dialog antara wakil rakyat dan konstituennya.
Dalam sambutannya, Helmi menegaskan bahwa reses merupakan momentum penting untuk menampung berbagai kebutuhan masyarakat. Namun, ia juga mengingatkan kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami defisit, sehingga setiap usulan harus disusun secara selektif dan berdasarkan skala prioritas.
“Kehadiran reses ini untuk menyerap aspirasi masyarakat. Tapi kita juga harus realistis, Kabupaten Bekasi saat ini sedang defisit. Kalau satu anggota dewan menampung 150 aspirasi, dengan asumsi satu kegiatan senilai Rp400 juta, maka dibutuhkan anggaran lebih dari Rp300 miliar. Pertanyaannya, apakah anggarannya tersedia?” ujar Helmi.
Karena itu, ia meminta masyarakat agar mengusulkan program yang benar-benar mendesak dan berdampak langsung bagi lingkungan sekitar. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah mendukung Partai Gerindra, seraya berharap aspirasi yang masuk dapat direalisasikan pada tahun 2027.
“Saya ingin aspirasi yang masuk bisa terealisasi. Maka saya juga menginstruksikan kepada ketua PAC dan ranting agar setiap aspirasi dan kebutuhan warga dapat diperjuangkan,” tegasnya.
Ketua PAC Gerindra Tambun Selatan, Nanang Kosim, menambahkan bahwa reses merupakan sarana komunikasi dua arah antara anggota dewan dan masyarakat. Ia mengajak warga memanfaatkan forum tersebut secara maksimal.
“Reses ini adalah kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan pembangunan di wilayah masing-masing agar manfaatnya bisa langsung dirasakan,” katanya.
Dalam kesempatan itu, perwakilan Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disbudpora), Mirza, memaparkan sejumlah program yang telah dijalankan, termasuk pembangunan jogging track di beberapa kecamatan. Meski demikian, saat ini pihaknya masih memprioritaskan pembangunan sarana olahraga di tingkat kecamatan.
Sementara itu, perwakilan Dinas Tenaga Kerja, Andi, menjelaskan berbagai upaya untuk menekan angka pengangguran, di antaranya melalui pelatihan soft skill dan hard skill bagi masyarakat.
Isu sosial juga mencuat dalam reses tersebut, khususnya terkait penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan penyandang disabilitas. Disebutkan, di wilayah Sumberjaya terdapat sekitar 103 penyandang disabilitas dan 38 ODGJ. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya pasien yang putus obat sehingga mengalami kekambuhan.
Menanggapi hal itu, Helmi menyatakan komitmennya untuk mendorong pembangunan fasilitas khusus bagi perawatan ODGJ dan penyandang disabilitas.
“Kita akan berusaha mengusulkan pembangunan tempat khusus untuk penanganan ODGJ dan disabilitas, agar mereka mendapatkan perawatan yang lebih layak,” ujarnya.
Kegiatan reses ini turut dihadiri perwakilan Sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi, Fredy Simbolon, para ketua RT/RW, tokoh masyarakat, unsur Bhabinkamtibmas dan Babinsa, serta perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja dan Disbudpora Kabupaten Bekasi.
Acara berlangsung interaktif, di mana warga secara bergantian menyampaikan pertanyaan, keluhan, serta usulan pembangunan yang diharapkan dapat segera ditindaklanjuti.
