Jakarta, koresponden.id — Pengamat kebijakan publik, Banter Adis, mengapresiasi langkah Badan Gizi Nasional (BGN) di bawah kepemimpinan Dadan Hindayana dalam memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya pada aspek keamanan pangan dan peningkatan kualitas pelayanan gizi nasional.
Menurut Banter, upaya BGN memperluas sertifikasi keamanan pangan bagi dapur MBG menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga kualitas makanan yang diberikan kepada masyarakat, terutama anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya.
“Keberhasilan BGN di bawah kepemimpinan Pak Dadan Hindayana patut diapresiasi. Program MBG tidak hanya memperluas jangkauan penerima manfaat, tetapi juga menunjukkan komitmen kuat terhadap standar keamanan pangan dan tata kelola pelayanan yang semakin baik,” ujar Banter Adis di Jakarta, Selasa (26/5/2026).
Berdasarkan data Badan Gizi Nasional, sebanyak 16.046 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau sekitar 55 persen dari total dapur MBG yang telah beroperasi, kini telah mengantongi Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Hingga 22 Mei 2026, jumlah SPPG operasional tercatat mencapai 29.225 unit yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah juga terus mempercepat proses sertifikasi terhadap ribuan dapur MBG lainnya.
Saat ini, sebanyak 2.646 SPPG tengah dalam proses penerbitan SLHS, sedangkan 10.533 unit lainnya masih berada pada tahap persiapan pengajuan sertifikasi.
Untuk memperkuat tata kelola keamanan pangan, pemerintah mulai menerapkan sistem akreditasi bertahap terhadap SPPG pada 2026 dengan kategori Unggul (A), Sangat Baik (B), dan Baik (C).
Banter menilai kebijakan tersebut merupakan langkah strategis guna memastikan kualitas pelayanan MBG berjalan sesuai standar nasional.
“Langkah akreditasi dan sertifikasi ini penting untuk menjaga kualitas program secara berkelanjutan. Artinya, pemerintah tidak hanya fokus pada kuantitas penerima manfaat, tetapi juga mutu dan keamanan pangan yang diberikan kepada masyarakat,” katanya.
Selain memperkuat pengawasan, BGN juga melakukan evaluasi terhadap dapur MBG yang belum memenuhi standar operasional.
Berdasarkan data pada pekan ketiga Mei 2026, sebanyak 1.152 SPPG tercatat berstatus penghentian sementara operasional (suspend) guna menjalani proses perbaikan. Namun, sebanyak 3.429 SPPG sebelumnya telah kembali beroperasi setelah memenuhi standar yang ditetapkan.
“Per tanggal 19 Mei jumlah SPPG suspend 1.152 dan telah operasional kembali 3.429,” demikian tertulis dalam laporan tersebut.
BGN juga memberikan surat peringatan kepada SPPG yang belum memenuhi standar infrastruktur, belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), atau belum melakukan pendaftaran Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Banter menilai pengawasan tersebut menunjukkan komitmen BGN dalam menjaga akuntabilitas Program MBG agar tetap berjalan profesional dan tepat sasaran.
“Pengawasan yang ketat justru menjadi indikator bahwa program ini dijalankan secara serius dan bertanggung jawab. Evaluasi terhadap SPPG merupakan bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap Program MBG,” ujarnya.
Ia juga menyoroti dampak Program MBG yang dinilai tidak hanya membantu pemenuhan gizi masyarakat, tetapi turut menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui keterlibatan UMKM, koperasi, BUMDes, serta tenaga kerja lokal di berbagai daerah.
Sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025, Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia dan menjadi salah satu program strategis nasional dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
(Red)
