Bekasi, koresponden.id – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lambangsari resmi melantik Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Lambangsari periode 2026-2034. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Senin (8/6/2026) pagi.
Acara pelantikan dihadiri Ketua BPD Lambangsari Tuti Elawati, Sekretaris BPD Fatimah, Kepala Dusun II Karmi, Bhabinkamtibmas Bripka Amir Mahmud, Babinsa Serda Isnen Riyanto, Ketua Panitia Pilkades Muhammad Syahrul, serta jajaran panitia Pemilihan Kepala Desa Lambangsari.
Ketua BPD Lambangsari, Tuti Elawati, mengatakan pelantikan panitia merupakan bagian dari tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak yang akan digelar sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Menurutnya, panitia yang telah dilantik memiliki tanggung jawab besar untuk menyelenggarakan seluruh tahapan Pilkades secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Pelantikan ini merupakan tahapan awal dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa. Kami berharap seluruh panitia dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab, menjaga netralitas, serta mengedepankan prinsip transparansi demi terwujudnya Pilkades yang aman, tertib, dan demokratis,” ujar Tuti.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung seluruh tahapan Pilkades agar dapat berjalan lancar dan kondusif.
Sementara itu, Ketua Panitia Pilkades Lambangsari, Muhammad Syahrul, menyampaikan bahwa keterlibatannya dalam kepanitiaan merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat dan Desa Lambangsari.
“Ini merupakan bentuk pengabdian kami kepada Desa Lambangsari. Siapa pun yang nantinya terpilih sebagai kepala desa, kami berharap prosesnya berjalan dengan baik dan tetap menjaga kondusivitas di tengah masyarakat,” katanya.
Syahrul menjelaskan, dalam waktu dekat panitia akan memulai tahapan pendataan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Untuk mendukung proses tersebut, panitia akan melakukan perekrutan petugas pemutakhiran data pemilih atau pantarlih.
Menurutnya, para Ketua RT di setiap wilayah dapat memberikan rekomendasi nama-nama yang dinilai layak untuk menjadi petugas pantarlih guna membantu proses pendataan warga yang memiliki hak pilih.
“Agenda terdekat adalah pendataan Daftar Pemilih Sementara. Kami akan merekrut petugas pantarlih dan Ketua RT dapat merekomendasikan calon petugas yang nantinya membantu proses pendataan di lingkungan masing-masing,” jelasnya.
Ia juga menerangkan adanya perubahan alur tahapan dibandingkan pelaksanaan Pilkades sebelumnya. Jika sebelumnya tahapan pencalonan kepala desa dilakukan sebelum penetapan daftar pemilih tetap, kini panitia akan lebih dahulu merapikan DPS dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebelum masuk ke tahapan pencalonan kepala desa.
“Kalau dulu tahapan calon kepala desa berjalan bersamaan dengan proses DPS dan DPT. Sekarang mekanismenya diawali dengan perapihan DPS, kemudian penetapan DPT, baru dilanjutkan ke tahapan calon kepala desa,” terangnya.
Syahrul berharap seluruh bakal calon kepala desa dapat mengikuti setiap tahapan yang telah ditetapkan panitia, termasuk saat pengumuman dan penetapan daftar pemilih tetap.
“Kami berharap para calon kepala desa nantinya hadir dan mengikuti setiap tahapan yang ada, termasuk saat pengumuman DPT. Jangan sampai ada tahapan yang terlewat karena seluruh proses merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan Pilkades yang transparan dan akuntabel,” pungkasnya.
