Bekasi, koresponden.id – Bakal calon Kepala Desa Lambangsari, Pipit Haryanti, S.Ei., menyerap langsung aspirasi warga Perumahan Dukuh Bima dalam dialog bersama masyarakat di halaman Posyandu Bima Citra, Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Minggu (6/9/2026) pagi.
Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan berbagai persoalan yang masih menjadi perhatian di lingkungan perumahan, mulai dari kejelasan status fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum), penanganan banjir, pengelolaan sampah, hingga kebutuhan transportasi yang terintegrasi dengan angkutan umum.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah kejelasan status fasos-fasum. Menurut Pipit, persoalan tersebut penting karena berkaitan dengan peluang masuknya berbagai program pembangunan pemerintah ke kawasan perumahan.
Pipit mengatakan, selama periode pertama menjabat sebagai Kepala Desa Lambangsari, pihaknya telah berupaya mendorong dan memfasilitasi proses penyerahan fasos-fasum kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi sesuai mekanisme yang berlaku.
“Selama periode pertama, kami sudah berupaya maksimal untuk mendorong pembangunan di lingkungan perumahan, termasuk terus mengupayakan proses penyerahan fasos-fasum kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi,” ujar Pipit.
Ia menambahkan, kejelasan status fasos-fasum juga berkaitan dengan rencana penanganan banjir di wilayah Lambangsari, khususnya di Daerah Aliran Sungai (DAS) Cijambe.
Pipit menyebut terdapat kajian Detail Engineering Design (DED) dari Kementerian Pekerjaan Umum terkait penanganan DAS Cijambe dengan panjang sekitar 32 kilometer. Namun, menurutnya, kepastian status lahan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan agar rencana tersebut dapat ditindaklanjuti.
“Penyerahan fasos-fasum ini sangat penting. Selama saya menjabat pada periode pertama, pemerintah desa terus mendesak dan memfasilitasi prosesnya. Pemerintah desa bukan sebagai penerima langsung, tetapi berupaya mendorong agar proses tersebut bisa diselesaikan sesuai mekanismenya,” jelasnya.
Menurut Pipit, apabila proses penyerahan fasos-fasum dapat terealisasi, masyarakat perumahan akan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan program pembangunan sesuai kewenangan masing-masing, baik dari pemerintah desa, Pemerintah Kabupaten Bekasi maupun kementerian teknis.
Ia menegaskan, masyarakat yang tinggal di kawasan perumahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Desa Lambangsari. Karena itu, kebutuhan pembangunan di kawasan tersebut harus masuk dalam perencanaan pembangunan desa.
Selain fasos-fasum dan banjir, persoalan pengelolaan sampah juga menjadi perhatian dalam dialog tersebut.
Pipit mengatakan, jika proses penyerahan fasos-fasum dapat terealisasi tahun ini, pemerintah desa bersama masyarakat dapat mulai merancang sejumlah program strategis, salah satunya pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) maupun bank sampah.
“Kalau penyerahan fasos-fasum ini bisa terealisasi tahun ini, insyaallah kita bisa mulai merancang program-program strategis bersama masyarakat. Misalnya TPS 3R maupun bank sampah,” katanya.
Menurutnya, persoalan sampah tidak cukup hanya diselesaikan melalui pengangkutan. Diperlukan sistem pengelolaan yang melibatkan masyarakat sejak dari lingkungan tempat tinggal, termasuk upaya mengurangi volume sampah dan memberikan nilai ekonomi dari sampah yang masih dapat dimanfaatkan.
Dalam kesempatan yang sama, warga juga menyampaikan usulan mengenai kebutuhan transportasi berupa layanan feeder atau shuttle yang menghubungkan kawasan perumahan dengan sejumlah simpul transportasi publik.
Usulan tersebut mencakup konektivitas menuju LRT, stasiun Commuter Line, akses transportasi menuju bandara, hingga layanan Transjakarta.
Pipit menyambut baik usulan tersebut. Ia menilai perkembangan kawasan perumahan perlu diimbangi dengan konektivitas transportasi yang memudahkan masyarakat menuju jaringan transportasi massal.
“Usulan dari warga ini sangat baik. Kalau memang dibutuhkan lembaga untuk mengelolanya, kita bisa sinergikan dengan KDMP atau Koperasi Desa Merah Putih. Jadi bukan hanya menjawab kebutuhan transportasi, tetapi juga bagaimana kegiatan tersebut bisa dikelola secara kelembagaan,” ujarnya.
Menurut Pipit, layanan feeder dapat menjadi salah satu alternatif untuk menjawab kebutuhan mobilitas warga sekaligus mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum.
Ia menilai konektivitas dari kawasan permukiman menuju simpul transportasi publik atau konsep first mile menjadi salah satu kebutuhan yang perlu dipertimbangkan dalam arah pembangunan Desa Lambangsari ke depan.
Dialog bersama warga Perumahan Dukuh Bima tersebut menjadi bagian dari upaya Pipit untuk menyerap langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus mendengarkan usulan terkait kebutuhan pembangunan lingkungan.
Pipit menegaskan, pembangunan Desa Lambangsari tidak boleh membedakan masyarakat berdasarkan tempat tinggal, baik di kawasan kampung maupun perumahan.
“Pembangunan desa harus mencakup seluruh wilayah. Tidak boleh ada perbedaan antara masyarakat di kampung maupun di perumahan. Semuanya adalah warga Lambangsari,” tegasnya.
Ia berharap aspirasi yang disampaikan warga tidak berhenti pada forum dialog, tetapi dapat dipetakan menjadi program yang realistis dan diperjuangkan melalui sinergi antara pemerintah desa, Pemerintah Kabupaten Bekasi, kementerian teknis, serta partisipasi masyarakat.
Dengan demikian, persoalan fasos-fasum, banjir, sampah dan konektivitas transportasi dapat ditangani secara bertahap sesuai kewenangan dan kemampuan pemerintah, dengan tetap melibatkan masyarakat dalam setiap proses perencanaannya.
