Bekasi, koresponden.id – Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja mendorong seluruh kepala desa untuk memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dalam menjalankan program prioritas daerah dan mewujudkan pemerataan pembangunan.
Salah satu upaya yang direncanakan yakni mengusulkan tiga titik pembangunan prioritas di setiap desa, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata sesuai skala prioritas.
Hal tersebut disampaikan Asep usai menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 154 kepala desa terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2026 untuk masa jabatan 2026–2034, di Plaza Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, Rabu (4/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Asep mengingatkan para kepala desa yang baru dilantik agar menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, memiliki empati terhadap masyarakat, serta membangun sinergi dengan pemerintah daerah.
Menurutnya, pelantikan bukan sekadar seremoni pergantian kepemimpinan, melainkan menjadi awal pengabdian dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Ini awal mulanya kita bekerja. Pertama, kita harus amanah dan menjaga diri sebagai pemimpin kepala desa. Kita juga harus berkolaborasi dengan pemerintah daerah,” ujar Asep.
Ia menjelaskan, terdapat tiga sektor yang menjadi perhatian utama Pemkab Bekasi, yakni infrastruktur, kesehatan, dan perizinan. Ketiganya diharapkan dapat disinergikan dengan kebutuhan serta kondisi masing-masing desa.
Asep juga menyoroti persoalan pemerataan pembangunan yang selama ini masih menjadi perhatian. Pasalnya, masih terdapat desa yang rutin mengusulkan program melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), tetapi belum mendapatkan realisasi pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.
Karena itu, ia menginginkan setiap desa memiliki sedikitnya tiga titik pembangunan yang benar-benar mendesak dan ditentukan berdasarkan skala prioritas.
“Saya ingin setiap desa mempunyai tiga titik pembangunan yang memang mendesak, dengan skala prioritas. Saya tidak mau ada desa yang setiap tahun ikut Musrenbang, tetapi tidak pernah mendapatkan pembangunan,” tegasnya.
Rencana pemerataan pembangunan tersebut, lanjut Asep, akan dibahas bersama DPRD Kabupaten Bekasi agar aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan di setiap desa dapat terakomodasi.
Selain mendorong pembangunan infrastruktur, Pemkab Bekasi juga tengah menyiapkan program pelayanan langsung kepada masyarakat melalui kegiatan roadshow ke setiap kecamatan yang direncanakan mulai Januari 2027.
Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung setiap Rabu dengan menghadirkan berbagai pelayanan dasar, mulai dari administrasi kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK), pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), hingga pelayanan dan pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Pemkab Bekasi juga akan menyediakan akses informasi lowongan pekerjaan secara daring untuk membantu masyarakat memperoleh kesempatan kerja, khususnya di kawasan industri.
Asep mengatakan, melalui kegiatan tersebut pemerintah daerah akan berupaya menghadirkan perusahaan atau tenant dari kawasan industri agar dapat membuka peluang kerja bagi warga di kecamatan yang dikunjungi.
“Nanti setiap kecamatan akan ada pelayanan dasar untuk masyarakat desa. Ada pelayanan KTP, KK, PBB, UMKM, dan juga informasi lowongan kerja online. Saya ingin datang langsung ke masyarakat, bukan hanya menunggu mereka datang,” jelasnya.
Ia berharap, 154 kepala desa yang baru dilantik dapat berperan aktif menyukseskan berbagai program tersebut. Para kepala desa diharapkan mampu menyampaikan aspirasi warga, mengidentifikasi kebutuhan di wilayah masing-masing, serta mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan bersama pemerintah daerah.
Di sisi lain, Asep juga mengingatkan agar para kepala desa merangkul seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan pilihan politik saat pelaksanaan Pilkades. Menurutnya, kepala desa merupakan pemimpin bagi seluruh warga, termasuk masyarakat yang sebelumnya memberikan dukungan kepada calon lain.
“Semua adalah masyarakat saya. Saya berharap kepala desa yang terpilih juga memiliki empati kepada teman-teman kita yang belum terpilih, karena mereka juga akan menjadi bagian dari kita semua,” ungkapnya.
Ia menegaskan, seorang pemimpin harus mampu menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas dan memberikan manfaat nyata bagi warga.
“Pemimpin itu ibadahnya adalah kebijakan. Karena itu, kita tekankan kebijakan yang diambil harus pro-rakyat,” tandasnya.
(Red)
