Bekasi, koresponden.id - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garda Bekasi turut hadir dalam aksi damai yang diinisiasi oleh Aliansi Ormas Bekasi (AOB), sebagai bentuk dukungan moral terhadap Bupati dan Wakil Bupati Bekasi. Puluhan massa berkumpul di Tugu Golok, tepat di depan gerbang masuk Kantor Pemerintah Kabupaten Bekasi, pada Rabu pagi (7/5/2025).
Aksi ini merupakan gabungan dari sejumlah organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Bekasi. Aksi damai tersebut dilatarbelakangi oleh polemik terkait pengangkatan Direktur Usaha (DIRUS) Perumda Tirta Bhagasasi, Ade Efendi Zarkasih. Polemik semakin memanas setelah beredarnya sebuah flayer berisi foto Bupati dan Wakil Bupati Bekasi yang dicoret hitam pada bagian mata.
Ketua Umum LSM Garda Bekasi, Samsudin, menyampaikan kepada media bahwa pihak yang tidak sepakat dengan kebijakan tersebut sebaiknya menempuh jalur hukum, seperti mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), alih-alih mempolitisasi persoalan.
“Jika ada yang tidak setuju, silakan ajukan ke PTUN atau jalur hukum lainnya. Negara ini punya mekanisme penyelesaian masalah yang jelas. Biarkan Bupati dan Wakil Bupati bekerja dengan baik demi terwujudnya Bekasi yang Bangkit, Maju, dan Sejahtera,” ujar Samsudin.
Lebih lanjut, Samsudin menegaskan bahwa LSM Garda Bekasi bersama ormas dan LSM lainnya di Kabupaten Bekasi berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), guna menciptakan suasana yang aman dan kondusif.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung kebijakan dan program-program yang telah dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Bekasi.
“Mari kita kawal bersama program-program yang telah dituangkan dalam RPJMD, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ketenagakerjaan. Ini momentum 100 hari kerja. Semua ormas dan LSM harus bersatu, bukan saling berseberangan, demi terwujudnya visi dan misi Bekasi Bangkit, Maju, dan Sejahtera,” tambahnya.
Terkait dugaan penghinaan terhadap Bupati dan Wakil Bupati melalui flayer yang diedit secara tidak pantas, Samsudin menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh penegakan hukum.
“Permasalahan besar harus dikecilkan, yang kecil harus diselesaikan. Kita semua adalah warga Bekasi. Bupati tidak pernah membeda-bedakan suku, golongan, atau kelompok manapun. Beliau sangat bijak dan merangkul semua pihak demi terciptanya pemerintahan yang bersih,” tegasnya.
Samsudin juga mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dan masyarakat harus menghormati serta mempercayakan penyelesaian kasus ini kepada pihak kepolisian.
“Jika ada yang merasa dirugikan atau tidak puas terkait pengeditan foto Bupati, silakan laporkan kepada pihak berwajib. Kami, masyarakat Bekasi, mendukung penuh proses hukum yang berlaku,” tutupnya.
(Red)
