Sebanyak 15 unit armada dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi melalui UPTD II diterjunkan untuk mengangkut sampah menuju TPA Burangkeng guna mengurangi volume penumpukan di lokasi tersebut.
Kasi Pemerintahan Desa Lambangsari, M. Yandi, menjelaskan penumpukan sampah terjadi karena volume produksi sampah warga tidak sebanding dengan kapasitas armada pengangkut yang tersedia.
“Pengangkutan sesuai kontrak dilakukan 12 kali dalam satu bulan, sementara volume sampah yang dihasilkan masyarakat mencapai 12 hingga 14 ton per hari. Armada yang tersedia hanya mampu mengangkut sekitar 8 ton setiap sekali angkut, sehingga sebagian sampah masih tertinggal dan akhirnya menumpuk,” ujar Yandi dalam keterangannya.
Ia menambahkan, sejumlah klaster perumahan yang membuang sampah ke TPSS tersebut menghasilkan volume sampah yang melebihi kapasitas pengangkutan. Menurutnya, pengelola kawasan seharusnya dapat menyesuaikan kebutuhan armada dengan jumlah sampah yang dihasilkan. “Dengan kondisi sekarang, idealnya minimal tersedia dua armada agar sampah dapat terangkut seluruhnya dan tidak terjadi penumpukan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Desa Lambangsari, Pipi Haryanti, S.Ei, mengatakan pemerintah desa berupaya mengakomodasi setiap keluhan warga, khususnya terkait persoalan lingkungan.
Menurutnya, lokasi pembuangan sampah awalnya dikoordinasikan oleh kepala dukuh dengan penyediaan lahan oleh pengembang setempat. Namun, seiring bertambahnya jumlah penghuni perumahan, volume sampah meningkat dan akhirnya menjadi perhatian pemerintah desa.
“Pemdes hanya memiliki satu unit truk sampah yang juga melayani wilayah lain, sehingga tidak memungkinkan melakukan pengangkutan setiap hari di satu titik saja,” jelasnya.
Ia juga menyebut beberapa klaster di kawasan Dukuh Bima telah mengelola sampah secara mandiri, seperti Bima Asri yang memiliki bank sampah warga, serta Bima Citra yang telah bekerja sama langsung dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi. Sementara itu, klaster Bima Duta dan Bima Groove baru dilakukan pengangkutan oleh pemerintah desa pada 9 Februari lalu.
Ke depan, pemerintah desa berencana membangun fasilitas TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle) di lokasi tersebut apabila lahan telah kembali tersedia, sebagai solusi jangka panjang pengelolaan sampah di kawasan tersebut.
Hingga saat ini, kondisi di lokasi TPSS masih menyisakan sebagian tumpukan sampah. Namun pemerintah desa memastikan pengangkutan lanjutan serta koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan agar persoalan penumpukan sampah dapat segera teratasi dan tidak kembali dikeluhkan warga.
