Bekasi, koresponden.id — Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menegaskan bahwa pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Bekasi tahun 2027 harus menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat, bukan hanya menjadi agenda seremonial.
Pernyataan tersebut disampaikan Asep usai menghadiri rapat Musrenbang. Ia menyoroti masih rendahnya tingkat kehadiran sejumlah kepala desa dalam forum tersebut.
“Saya tadi langsung cek absensi, masih banyak kepala desa yang tidak hadir. Ke depan, Musrenbang ini harus benar-benar fokus pada hasil,” ujarnya kepada awak media.
Asep mengungkapkan kekhawatirannya bahwa ketidakhadiran tersebut dapat berdampak pada ketimpangan pembangunan antarwilayah. Untuk itu, ia berencana menetapkan skala prioritas yang lebih jelas dan terukur.
“Saya ingin pembangunan yang berkeadilan. Setiap desa nantinya akan ditentukan tiga sampai empat titik prioritas,” jelasnya.
Selain mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Kabupaten Bekasi juga akan menggandeng sektor industri melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Menurut Asep, terdapat 11 kawasan industri yang siap diajak berkolaborasi, termasuk kawasan EJIP yang menaungi ribuan perusahaan.
“CSR akan kita arahkan untuk mendukung pembangunan, seperti jalan, sekolah, dan fasilitas umum,” katanya.
Dalam rencana pembangunan tahun 2027, sektor kesehatan menjadi prioritas utama. Asep menegaskan komitmennya agar tidak ada lagi warga yang kesulitan mengakses layanan kesehatan akibat keterbatasan jaminan.
“Saya tidak ingin ada pasien tanpa jaminan. Insyaallah tahun ini kita selesaikan, dan 2027 tidak ada lagi utang dengan BPJS,” tegasnya.
Selain kesehatan, pembangunan infrastruktur dan pendidikan juga menjadi fokus penting. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus membuka informasi terkait anggaran dan lokasi pembangunan kepada masyarakat.
“Infrastruktur itu vital, masyarakat harus tahu anggarannya dan titik pembangunannya. Pendidikan juga, apakah perlu pembangunan sekolah baru atau renovasi,” ujarnya.
Untuk pembangunan jalan, Pemkab Bekasi akan mengikuti ketentuan alokasi minimal sebesar 7 persen dari anggaran. Asep juga menekankan pentingnya konektivitas antarwilayah, khususnya di daerah perbatasan seperti Muara Gembong, Karawang, dan Bojongmangu.
“Kita akan perkuat koordinasi antarwilayah. Saya juga akan turun langsung ke daerah perbatasan untuk memastikan konektivitasnya,” tambahnya.
Ke depan, pemerintah daerah akan memprioritaskan desa-desa yang selama ini belum tersentuh pembangunan secara optimal.
“Saya minta camat dan kepala desa menentukan prioritas. Usulan yang sudah lama diajukan namun belum terealisasi akan menjadi perhatian utama,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Syukron, menegaskan bahwa kegiatan reses menjadi sarana penting dalam menyerap aspirasi masyarakat.
Melalui reses, masyarakat dapat menyampaikan usulan secara langsung melalui formulir yang kemudian dihimpun dan dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dari 55 anggota dewan, masing-masing membawa beragam aspirasi masyarakat untuk dikolaborasikan dengan pemerintah daerah.
“Usulan masyarakat sangat beragam, dari tingkat desa hingga kecamatan. Semua akan kami padukan dan dipilah berdasarkan prioritas,” ungkap Ade.
Ia menambahkan, tidak ada batasan jumlah usulan yang diterima. Semua aspirasi tetap dicatat, termasuk yang bersifat spesifik seperti pembangunan gapura batas wilayah.
Namun, keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama dalam merealisasikan seluruh usulan tersebut. Oleh karena itu, penentuan prioritas menjadi sangat penting.
“Kalau ada sekolah yang kondisinya roboh, itu harus jadi prioritas utama. Pembangunan harus fokus pada kebutuhan yang paling mendesak,” katanya.
Dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar, tidak semua aspirasi dapat direalisasikan sekaligus. Karena itu, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi kunci agar pembangunan dapat berjalan bertahap sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran.
(Red)
