 |
| Ke foto: Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Fraksi PKB, Ibnu Hajar, S.Ag. |
Bekasi, koresponden.id – Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Fraksi PKB, Ibnu Hajar, S.Ag., menggelar kegiatan reses Tahun Sidang II Masa Persidangan Kedua Tahun Anggaran 2026 di Daerah Pemilihan (Dapil) V yang meliputi Kecamatan Babelan, Tarumajaya, dan Muara Gembong, Jumat (1/5/2026).
Kegiatan reses tersebut menjadi bagian dari kewajiban anggota legislatif untuk turun langsung ke tengah masyarakat guna menyerap aspirasi sekaligus mempererat silaturahmi dengan warga di wilayah pemilihannya.
“Melalui reses ini, kami hadir langsung untuk mendengarkan kebutuhan dan harapan masyarakat. Selain itu, ini juga menjadi ajang memperkuat hubungan dengan warga Babelan, Tarumajaya, dan Muara Gembong,” ujar Ibnu Hajar.
Dalam pelaksanaannya, panitia menyediakan formulir khusus agar setiap usulan masyarakat dapat terdokumentasi dengan baik dan dimasukkan ke dalam sistem pengajuan aspirasi pemerintah daerah.
Berbagai aspirasi yang disampaikan warga mencakup sejumlah sektor, mulai dari pembangunan dan perbaikan infrastruktur, penyediaan air bersih, transportasi darat, normalisasi saluran air, perbaikan drainase untuk mengatasi banjir, hingga kebutuhan para petani dan petambak.
Menanggapi hal itu, Ibnu menegaskan seluruh aspirasi masyarakat akan diproses dan dimasukkan ke dalam sistem perencanaan daerah. Namun, realisasinya tetap menyesuaikan kemampuan anggaran pemerintah daerah.
“Semua usulan akan kami input ke dalam sistem. Selanjutnya akan disesuaikan dengan kapasitas anggaran daerah, apakah dapat direalisasikan seluruhnya atau bertahap,” jelasnya.
Terkait normalisasi Kali Bekasi, Ibnu menjelaskan bahwa kewenangan tersebut berada di pemerintah pusat. Karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar pelaksanaannya berjalan optimal tanpa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, khususnya petani dan petambak yang bergantung pada sumber air.
Ia berharap pemerintah pusat dapat menghadirkan solusi yang tepat dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Di akhir kegiatan, Ibnu juga menyoroti dinamika politik desa yang tengah berlangsung, seperti pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kepala desa di sejumlah wilayah. Ia mengimbau masyarakat tetap bijak menyikapi perbedaan pilihan serta menjaga persatuan.
“Masyarakat harus cerdas dan dewasa dalam menentukan pilihan. Perbedaan itu wajar, namun persaudaraan harus tetap diutamakan,” pungkasnya.
