Bekasi, koresponden.id – Badan Pusat Statistik (BPS) menggandeng Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Kementerian Perindustrian dalam komitmen bersama pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 bertajuk "Fondasi Daya Saing Industri Masa Depan". Sinergi lintas kementerian ini bertujuan memperkuat integrasi data ekonomi, industri, dan ketenagakerjaan sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih akurat guna meningkatkan daya saing industri nasional.
Komitmen tersebut dikukuhkan dalam kegiatan yang berlangsung di Hotel Nuansa, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Selasa (21/7/2026).
Hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli, Ph.D., Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, perwakilan Kementerian Perindustrian, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja beserta jajaran, asosiasi industri, pelaku usaha, serta sejumlah tamu undangan.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, komitmen bersama ini merupakan bentuk dukungan seluruh pemangku kepentingan untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, sensus tersebut akan menjadi basis data pembangunan ekonomi yang komprehensif sekaligus menjadi pijakan dalam merumuskan berbagai kebijakan nasional.
"Hari ini kami melakukan komitmen bersama untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai asosiasi industri dan pelaku usaha dari kawasan industri di Jababeka maupun kawasan industri di Bekasi, Tangerang, dan Bogor," ujar Amalia dalam keterangan resminya.
Ia menjelaskan, Sensus Ekonomi bukan hanya menjadi kebutuhan pemerintah, tetapi juga memberikan manfaat besar bagi dunia usaha karena menghasilkan data yang akurat mengenai kondisi dan perkembangan sektor ekonomi di Indonesia.
Karena itu, Amalia mengajak seluruh pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dengan mengisi kuesioner yang telah disiapkan BPS.
"Kami mengimbau para pelaku industri agar turut berpartisipasi dengan mengisi kuesioner yang telah kami sediakan. Tersedia tiga metode pengisian, yakni secara online, digital, maupun menggunakan formulir cetak apabila diperlukan," katanya.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan RI Yassierli mengatakan kehadirannya merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, sensus ini memiliki peran yang sangat strategis karena menjadi sumber data utama dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan.
"Bagaimana kita mendapatkan data terkait perkembangan industri kita selama 10 tahun terakhir, bagaimana sebarannya, bagaimana kekuatannya, hingga kondisi ekonomi yang menjadi dasar dalam menghasilkan kebijakan. Semua itu membutuhkan data yang valid," ujar Yassierli.
Ia menambahkan, hasil Sensus Ekonomi nantinya akan menjadi rujukan pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, termasuk di bidang ketenagakerjaan, investasi, pengembangan industri, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
"Dengan data yang akurat, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas industri, serta memperkuat daya saing ekonomi nasional di tengah tantangan global," tuturnya.
Yassierli juga berharap seluruh pelaku usaha dapat memberikan data secara jujur dan lengkap sehingga hasil Sensus Ekonomi 2026 benar-benar mencerminkan kondisi riil perekonomian Indonesia.
Melalui kolaborasi antara BPS, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, pemerintah daerah, asosiasi industri, dan para pelaku usaha, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghasilkan data berkualitas yang menjadi fondasi bagi perencanaan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan serta mendukung peningkatan daya saing industri Indonesia di masa depan.
