Bekasi, koresponden.id — Forum Badan Permusyawaratan Desa (FBPD) Kecamatan Tambun Selatan menggelar sosialisasi Sekolah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nasional sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kompetensi anggota BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Sabtu (3/10/2026).
Hadir dalam kegiatan tersebut Camat Tambun Selatan Sopian Hadi, Wakil Ketua Umum Harian PABPDSI H. karno, Ketua Forum BPD Tambun Selatan Darju Darmawan, S.T., Kepala Desa Mekarsari Hj. Linda Ekawati, Sekretaris Forum BPD Tambun Selatan Dahroni, serta para anggota Forum BPD se-Kecamatan Tambun Selatan.
Ketua Forum BPD Tambun Selatan Darju Darmawan mengatakan, sosialisasi Sekolah BPD merupakan langkah strategis untuk memberikan pemahaman kepada anggota BPD mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi), khususnya bagi anggota yang baru menjalankan amanahnya.
Menurutnya, sekitar 80 persen anggota BPD saat ini merupakan wajah baru. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan penguatan kapasitas agar para anggota dapat memahami peran dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
"Dikarenakan tahun ini tidak ada lagi bimtek BPD dan hampir 80 persen anggota BPD merupakan wajah-wajah baru. Oleh karena itu, sosialisasi Sekolah BPD ini kami laksanakan agar nantinya anggota dalam menjalankan tupoksinya memiliki arah," ujar Darju.
Ia menjelaskan, program tersebut digagas bersama Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) sebagai wadah pembelajaran bagi anggota BPD untuk meningkatkan kompetensi serta memperdalam pemahaman terkait tugas dan kewenangan BPD.
Sementara itu, Sekretaris Forum BPD Tambun Selatan Dahroni mengatakan, sosialisasi Sekolah BPD Nasional yang digelar di Tambun Selatan menjadi salah satu langkah awal dalam pelaksanaan program peningkatan kapasitas anggota BPD.
"Kami bersama PABPDSI telah menyusun program agar seluruh anggota BPD di Indonesia setidaknya memiliki pengetahuan tentang desa. Baik itu yang berkaitan dengan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah maupun regulasi lainnya," kata Dahroni.
Menurutnya, kebutuhan terhadap pemahaman regulasi menjadi penting karena BPD memiliki peran dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk menjalankan fungsi pembahasan dan penyepakatan peraturan desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
"Karena itu, kami bersama forum nasional membentuk sebuah wadah yang diberi nama Sekolah BPD Nasional. Bentuknya seperti kursus dan memiliki jenjang, tidak seperti sekolah formal. Nantinya setiap anggota yang mengikuti program ini akan mendapatkan sertifikat," jelasnya.
Dahroni menambahkan, dalam pelaksanaannya Sekolah BPD Nasional akan memiliki tiga tahapan pembelajaran. Tahap pertama berlangsung selama tiga bulan, tahap kedua selama enam bulan, sedangkan tahap ketiga atau tingkat mahir berlangsung selama sembilan bulan.
Dengan adanya program tersebut, FBPD Tambun Selatan berharap para anggota BPD, khususnya yang baru menjabat, dapat semakin memahami tugas, fungsi, kewenangan, serta regulasi yang berkaitan dengan pemerintahan desa.
Program ini juga diharapkan dapat mendorong anggota BPD menjalankan perannya secara lebih optimal dalam menampung aspirasi masyarakat serta turut membangun tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik.
