Bekasi, koresponden.id — Ketua Perhimpunan Mahasiswa Bekasi, Agha Syahid, mengapresiasi kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi, Iwan Ridwan, atas capaian peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sepanjang 2025 yang dinilai menunjukkan tren positif.
Menurut Agha, di bawah kepemimpinan Iwan Ridwan, Bapenda mampu mencatatkan pendapatan signifikan yang turut memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi.
“Kami mengapresiasi kinerja Bapak Iwan Ridwan dalam memimpin Bapenda sehingga PAD meningkat dan mampu menambah kapasitas APBD Kabupaten Bekasi. Upaya penagihan pajak daerah juga sudah dilakukan maksimal dan perlu mendapat dukungan demi percepatan pembangunan daerah,” ujar Agha, Senin (09/02/2026).
Sementara itu, Kepala Bapenda Kabupaten Bekasi, Iwan Ridwan, mengungkapkan pihaknya tengah menyiapkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pajak sebagai respons atas belum tercapainya target pajak daerah pada 2025.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh untuk memaksimalkan penerimaan pajak yang menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah. “Surat pembentukan Satgas sudah kami ajukan kepada Plt Bupati Bekasi. Ini bagian dari evaluasi kerja kami karena target pajak belum tercapai,” kata Iwan.
Ia menegaskan, kegagalan mencapai target tidak boleh terus berulang. Oleh karena itu, Bapenda membutuhkan dukungan aparat penegak hukum agar proses penagihan pajak dapat berjalan lebih optimal.
Satgas Pajak nantinya akan melibatkan unsur TNI, Polri, Kejaksaan, serta petugas pajak daerah. Tim ini akan bertugas menindak wajib pajak yang menunggak maupun melakukan pengemplangan pajak.
“Satgas akan menindak wajib pajak yang tidak patuh. Kami berharap langkah ini memberikan efek jera sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak,” jelasnya.
Dengan pembentukan Satgas di awal tahun, Bapenda menargetkan adanya peningkatan signifikan penerimaan pajak daerah. Salah satu sektor yang menjadi perhatian utama adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang dinilai memiliki potensi besar namun realisasinya masih rendah.
Untuk mengoptimalkan sektor tersebut, Bapenda berencana menggandeng pihak perbankan dan pengembang properti di Kabupaten Bekasi.
“BPHTB ini salah satu fokus kami karena potensinya besar, tetapi realisasinya masih rendah,” tambah Iwan.
Selain BPHTB, pajak hotel dan pajak parkir juga masuk prioritas pengawasan. Tim Bapenda telah diinstruksikan turun langsung ke lapangan melakukan pemeriksaan. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi tegas akan diterapkan sesuai ketentuan.
Menanggapi inovasi pembentukan Satgas Pajak, Agha Syahid menyatakan dukungannya. Ia menilai langkah tersebut penting agar peningkatan PAD dapat dicapai secara maksimal melalui pendataan yang akurat serta sinergi seluruh pemangku kepentingan.
“Peningkatan pajak daerah merupakan tanggung jawab bersama. Dengan pendataan yang baik dan kolaborasi semua pihak, kami optimistis target penerimaan dapat tercapai,” pungkasnya.
Dukungan serupa juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha. Namun, ia menekankan pentingnya penguatan pendataan wajib pajak agar kegagalan serupa tidak kembali terjadi.
“Pada prinsipnya kami sepakat Satgas dibentuk. Tapi pendataan wajib pajaknya harus kuat. Jangan sampai mengulang kesalahan yang sama, karena tidak tercapainya target pajak daerah sudah terjadi dua tahun berturut-turut,” ujar Aria.
Ia berharap pada tahun ini target pajak daerah dapat tercapai melalui kerja sama seluruh unsur pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.
(Red)
