Bekasi, koresponden.id — Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Partai Golkar, Marico, SE., M.M, menggelar reses Tahun Sidang II Masa Persidangan Kedua Tahun Anggaran 2026 di Daerah Pemilihan (Dapil) III Tambun Selatan. Kegiatan ini berlangsung di Jet Kopi Hotel Danau Indah, Jalan Inspeksi Kalimalang, Tambun Selatan, Rabu (29/4).
Reses tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai kebutuhan dan persoalan yang dihadapi di lingkungan mereka. Dalam pemaparannya, Marico menyinggung sejumlah faktor yang memengaruhi laju pembangunan di Kabupaten Bekasi.
Menurutnya, kondisi internal pemerintahan serta keterbatasan anggaran, khususnya dari pemerintah pusat, menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, dinamika ekonomi global yang tengah bergejolak, termasuk dampak konflik internasional, turut memberikan pengaruh terhadap situasi daerah.
“Kita tidak bisa menutup mata bahwa ada beberapa kendala yang membuat pembangunan belum berjalan optimal. Namun, justru di sinilah pentingnya reses, agar kita bisa memilah prioritas berdasarkan kebutuhan riil masyarakat,” ujar Marico.
Ia menegaskan, reses bukan sekadar agenda formal, melainkan sarana strategis untuk memastikan kebijakan yang diambil benar-benar menyentuh kepentingan warga.
“Melalui reses ini, saya ingin memastikan suara masyarakat benar-benar terserap dan diperjuangkan. Dengan kondisi anggaran yang terbatas, kita harus lebih cermat menentukan program yang tepat guna dan berdampak langsung,” tambahnya.
Perwakilan Sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi yang juga Pendamping Komisi IV, Isyamulloh, mengajak warga memanfaatkan forum reses secara maksimal dengan tetap menjaga ketertiban.
“Kami berharap masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dengan baik dan terarah. Nantinya, seluruh masukan akan dibawa oleh anggota dewan untuk ditindaklanjuti,” katanya.
Sementara itu, Camat Tambun Selatan, Sopian Hadi, mengungkapkan bahwa wilayah Kalibaru akan mendapatkan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp2,7 miliar pada tahun 2027. Ia juga mendorong percepatan pembangunan di wilayahnya agar tidak tertinggal.
“Tambun Selatan harus bergerak maju. Kita butuh fasilitas publik seperti sarana olahraga, misalnya jogging track. Ke depan, kita juga harus mulai mengarah pada pemanfaatan teknologi,” ujarnya.
Ia turut menyoroti sejumlah isu sosial, di antaranya keberadaan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang mencapai sekitar 80 hingga 115 orang di Tambun Selatan. Selain itu, Sopian menekankan pentingnya menjaga transparansi dalam setiap proses pembangunan, termasuk dalam pelaksanaan demokrasi di tingkat desa.
“Ke depan akan ada pemilihan BPD dan Pilkades. Semua harus berjalan terbuka dan transparan. Bahkan, direncanakan ada percontohan pemilihan elektronik di satu TPS,” tegasnya.
Dari sektor ekonomi, perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bekasi, Ike, menyampaikan komitmennya dalam mendukung pengembangan koperasi dan pelaku usaha mikro.
“Kami hadir untuk menyerap aspirasi masyarakat. Harapannya, koperasi desa bisa terus berkembang. Kami juga fokus pada peningkatan kapasitas SDM serta memberikan fasilitasi sertifikasi halal dan hak kekayaan intelektual bagi pelaku UMKM,” jelasnya.
Melalui kegiatan reses ini, berbagai aspirasi yang disampaikan diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan program pembangunan yang lebih tepat sasaran di wilayah Tambun Selatan.
(Red)
