Bekasi, koresponden.id – Calon Kepala Desa Setiamekar, Kasan Abdullah, S.Sos., M.M., menegaskan komitmennya untuk membangun pemerintahan desa yang transparan, demokratis, dan terbuka apabila dipercaya masyarakat memimpin Desa Setiamekar periode 2026–2034.
Pernyataan tersebut disampaikan Kasan saat menghadiri deklarasi dukungan masyarakat terhadap dirinya yang digelar di Kediaman Kong Rimin RT 07/RW 10, Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.
Selain dihadiri keluarga dan keturunan Kong Rimin, kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kasan Abdullah, anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PAN Jamil, Ketua Tim Pemenangan Maman Fathoni, tokoh masyarakat Makmun Hidayat, tokoh agama, serta sejumlah warga sekitar.
Di hadapan para pendukung, ia menyebut pencalonannya dalam kontestasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) bukan lahir dari ambisi pribadi, melainkan dari dorongan sejumlah tokoh dan masyarakat yang menginginkan adanya perubahan di Desa Setiamekar.
Kasan mengungkapkan, keputusan untuk maju sebagai calon kepala desa melalui proses yang cukup panjang. Sejumlah tokoh masyarakat, kata dia, datang dan menyampaikan hasil pertemuan serta aspirasi warga yang mendorong dirinya untuk maju dalam Pilkades.
“Kepala desa bukan cita-cita saya. Saya maju karena dorongan masyarakat. Ada sejumlah tokoh yang datang ke rumah saya dan menyampaikan hasil pertemuan para tokoh serta aspirasi masyarakat. Saya melihat ada persoalan yang harus diperbaiki, terutama terkait pemerataan keadilan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Kasan. Sabtu (15/08/2026) malam.
Menurutnya, dukungan yang terus mengalir hingga saat ini menunjukkan adanya harapan besar masyarakat terhadap perubahan. Ia juga mengapresiasi dukungan warga yang dinilainya tidak hanya diberikan secara moril, tetapi juga dalam bentuk dukungan nyata untuk perjuangan menuju perubahan.
“Ini merupakan desakan besar dari masyarakat. Saya sangat mengapresiasi dukungan yang diberikan, baik secara moril maupun materil. Dukungan ini menunjukkan bahwa masyarakat memang menginginkan adanya perubahan di Desa Setiamekar,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Kasan turut menyoroti kondisi demokrasi di Desa Setiamekar. Ia menilai ruang partisipasi masyarakat dalam kehidupan pemerintahan desa harus dibuka seluas-luasnya dan tidak boleh dibatasi oleh kepentingan kekuasaan.
Menurut Kasan, demokrasi di tingkat desa semestinya menjadi ruang bagi masyarakat untuk menentukan dan mengawal berbagai kebijakan yang menyangkut kepentingan mereka.
“Demokrasi di Setiamekar saat ini mati dan terpasung, karena ketua RT, RW, dan BPD yang seharusnya digelar melalui proses sesuai peraturan perundang-undangan ternyata semuanya ditunjuk oleh penguasa. Tentunya hal ini melukai hati masyarakat Setiamekar, karena hak dasar masyarakat dalam berdemokrasi menjadi terbatas,” tegasnya.
Kasan menilai, kritik tersebut bukan semata-mata ditujukan kepada pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk kegelisahan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan desa yang menurutnya perlu dibenahi.
Ia menegaskan, apabila diberikan amanah memimpin Desa Setiamekar, dirinya akan mendorong pemerintahan desa yang lebih terbuka, partisipatif, dan memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan.
Salah satu komitmen yang disampaikan Kasan adalah memperkuat transparansi dalam pengelolaan pemerintahan dan anggaran desa. Menurutnya, anggaran pemerintah desa pada hakikatnya merupakan uang masyarakat sehingga penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
“Transparansi hari ini menjadi dambaan masyarakat. Di era digitalisasi, persoalan transparansi menjadi sangat penting. Anggaran pemerintah yang merupakan representasi uang masyarakat harus bisa dipertanggungjawabkan dan dibuka kepada masyarakat selebar-lebarnya, sehingga masyarakat dapat mengaksesnya melalui sistem digitalisasi,” jelasnya.
Menurut Kasan, keterbukaan informasi tidak hanya berkaitan dengan penyampaian laporan, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
Dengan sistem pemerintahan yang terbuka, ia berharap masyarakat dapat mengetahui program, kebijakan, hingga penggunaan anggaran desa secara lebih mudah dan terukur.
Lebih lanjut, Kasan menyebut dukungan masyarakat yang semakin masif merupakan gambaran dari keinginan warga untuk melihat perubahan di berbagai sektor.
“Ini dukungan riil dari masyarakat yang menginginkan perubahan. Perubahan dari berbagai bidang, baik pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, maupun hal-hal lainnya yang menjadi dambaan masyarakat,” ucapnya.
Ia menegaskan, perubahan yang dimaksud bukan sekadar pergantian kepemimpinan, tetapi perubahan dalam pola pelayanan dan tata kelola pemerintahan agar lebih dekat dengan masyarakat.
Kasan juga mengajak seluruh pendukungnya untuk menjaga kondusivitas selama tahapan Pilkades. Ia meminta seluruh pihak tidak menjadikan perbedaan pilihan politik sebagai alasan untuk memecah persatuan masyarakat Desa Setiamekar.
“Saya mengajak seluruh pendukung untuk menjaga Pilkades tetap damai, tertib, aman, dan bermartabat. Perbedaan pilihan merupakan bagian dari demokrasi. Jangan sampai perbedaan tersebut memecah persaudaraan dan persatuan masyarakat Setiamekar,” pungkasnya.
Dengan mengusung isu transparansi, demokrasi, dan perubahan tata kelola pemerintahan, Kasan berharap Pilkades Setiamekar tidak sekadar menjadi kontestasi perebutan jabatan, tetapi menjadi momentum bagi masyarakat untuk menentukan arah pembangunan desa untuk delapan tahun ke depan.
